Tuesday, June 17, 2008

Pameran Design di Surabaya

Source: Explore Indonesia

PDF Cetak Email
Oleh : mahar prastowo
Sabtu, 14 Juni 2008 19:49

Sukses dengan FGDexpo2007 di Jakarta, maka Forum Grafika Digital [FGD] bersama Dyandra Promosindo menyelenggarakan pameran East Design & Graphic Expo-EDGE 2008 di Gramedia Expo,18-21 Juni 2008, sekaligus menjadi ajang perkenalan FGDexpo2009 yang akan digelar 6-9 Agustus 2009 mendatang. EDGE 2008 terintegrasi dengan penyelenggaraan Seminar tentang industri Packaging dan industri Digital Printing yang merupakan bagian penting dari pameran.

Seminar tersebut diharapkan akan menjadi suatu media edukasi yang baik bagi masyarakat wilayah timur umumnya dan Surabaya khususnya. Dengan luas total 4.000 meter persegi akan memamerkan segala hal tentang industri percetakan kemasan, Digital Printing, Tinta & Kertas, Signage dan beberapa industri pendukung lainnya. EDGE 2008 juga menghadirkan para ahli, pelaku bisnis produk dan jasa pada bidang industri Printers, Printing Manufacturing and Producers of Printed Media, Book Publishers & Comic, Newspaper Productions and Publishing, Paper Manufacturers and Traders, Printing Machineries and Equipment, Pre-Press in Printing Services, Printing Finishing and Vurnishing, Graphic Designers, Producers of Packaging Materials,Advertising Agencies and Media, Fotographic Arts and Equipments, Computer-Related Graphic System Equipments, Printing Materials and Chemical Supplies, Event Organizers and Public Relations, Broadcasted Media and Services, Graphic Art Supplies.

SEMINAR INDUSTRI KEMASAN MENJAWAB TANTANGAN GLOBAL Selain pameran produk dan jasa design dan grafika, dalam pameran ini juga akan diselenggarakan seminar sehari mengenai dunia industri kemasan dalam menjawab tantangan global. Sebagaimana diketahui, ketika industri lain tiarap karena terpengaruh kenaikan harga BBM, justru industri ini pada kwartal pertama 2008 melaporkan keuntungan hingga 300%. Artinya, industri ini merupakan peluang investasi pilihan untuk jangka panjang kedepan.

Untuk membahas masalah tantangan industri kemasan beserta berbagai peluangnya, dalam seminar ini yang akan menjadi pemakalah antara lain Listia Natadjaja [ Universitas Petra Surabaya]berbicara tentang kreatifitas kemasan dengan meramu kompetensi global. Ada juga Henky Wibawa, dewan pakar ForumFGD dan Direktur Pengembangan Produk PT Arghakarya Industry, dengan makalah tentang konsep baru pengembangan materi kemasan flexible. Sementara Anwar Kurniawan [ForumFGD / Anta Tirta Kirana] membawakan tema jurus-jurus mengatasi ketatnya persaingan bisnis kemasan. Masih seputar industri kemasan, Marchadi [ForumFGD / Unimes] menjadi pemakalah tentang macam-macam kemasan karton lipat. Adapun mengenai Perlunya menerapkan Standard Mutu Cetakan ISO 12647 oleh Clay Wala [FGDforum].

Industri kreatif, potensi besar yang belum diprioritaskan

Source: Bisnis Indonesia


Senin, 16/06/2008 10:22 WIB

oleh : Rachmat Gobel (Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia)

Bersamaan dengan penyelenggaraan Pameran Produk Budaya Indonesia (PPBI) ke-2 pada 4-8 Juni 2008, pemerintah meluncurkan buku biru (blue print) tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif 2025. Upaya ini di antaranya digagas oleh Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu.

Ini merupakan langkah positif, karena di masa depan sektor ekonomi kreatif menjadi motor penggerak perekonomian dunia. Hal ini ditandai dengan peningkatan pertumbuhan dan peran ekonomi kreatif atau industri kreatif secara signifikan, meninggalkan sektor pertanian, industri, dan teknologi informasi.

Pasar ekonomi kreatif yang tumbuh di atas rata-rata perekonomian global membuat banyak negara, terutama negara maju, melirik ke sektor ini. Dengan tingkat pertumbuhan 5% per tahun, nilai ekonomi kreatif secara global pada 2020 diperkirakan mencapai US$6,1 triliun.

Beberapa negara Asia, seperti India, China, Malaysia, Thailand, dan Singapura secara serius mulai menggarap sektor ini. Thailand melalui Thailand Design Center, misalnya, tengah 'berjibaku' untuk mengangkat sektor ekonomi kreatif. Begitu juga India lewat industri film dan musiknya.

Singapura bahkan telah mereposisi perekonomiannya dan berambisi menjadi pusat ekonomi kreatif di Asia. Pada 2005, Perdana Menteri Lee Hsien Long meluncurkan tiga gerakan nasional, yakni Design Singapore, Media 21, dan Rennaisance City 2.0.

Melalui tiga program itu, Singapura berambisi menjadikan sektor ekonomi kreatif sebagai tulung punggung pertumbuhan ekonominya dengan target kenaikan menjadi dua kali lipat dalam tujuh tahun ke depan.

Indonesia sebetulnya menyimpan potensi besar di sektor ekonomi kreatif, tetapi belum banyak disentuh oleh kebijakan dan digarap secara optimal. Sebagai bangsa yang memiliki keragaman budaya, Indonesia kaya akan warisan tradisi dan seni. Ini adalah modal dasar yang besar untuk masuk dalam kancah ekonomi kreatif global.

Di Indonesia, peranan sektor ekonomi kreatif terhadap perekonomian nasional selama ini cukup besar, khususnya dalam penciptaan lapangan kerja. Sumbangan sektor ini terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2002-2006 rata-rata Rp104,64 triliun dan menyerap 5,4 juta tenaga kerja.

Selain mempunyai kemampuan menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, yang menarik adalah sebagian besar dari mereka yang bergerak di sektor ini merupakan kelompok UKM dengan produktivitas Rp19,5 juta per pekerja per tahun. Angka ini jauh di atas rata-rata produktivitas nasional sekitar Rp18 juta per tahun.

Dengan karakteristik seperti ini, pengembangan ekonomi kreatif akan menjadi sangat strategis dalam memecahkan masalah besar yakni pengangguran dan kemiskinan yang begitu tinggi.

Oleh karena itu, saat menyusun Visi 2030 dan Roadmap Industri 2010, Kadin Indonesia memasukkan sektor ini sebagai salah satu industri yang diunggulkan sebagai penggerak dan pencipta lapangan kerja serta menurunkan angka kemiskinan.

Ekonomi kreatif adalah sebuah proses peningkatan nilai tambah hasil dari eksploitasi kekayaan intelektual berupa kreativitas, keahlian, dan bakat individu menjadi produk yang dapat dikomersialkan.

Dalam buku biru yang baru diluncurkan itu, terdapat 14 subsektor ekonomi kreatif, di antaranya periklanan, kerajinan, pasar barang seni, fashion, seni pertunjukan, film, animasi, dan penerbitan.

Karakteristik unik dari ekonomi kreatif adalah fokus persaingan yang menitikberatkan pada desain produk, bukan pada harga.

Oleh karena itu, ada beberapa faktor penting yang perlu diperhatikan, yaitu kemampuan desain, teknologi produksi, akses pemasaran, dan pembiayaan. Sayangnya, iklim usaha saat ini belum sepenuhnya mendukung perkembangan sektor ini, padahal potensi dan modal yang dimiliki sangat besar.

Saat ini, kita memiliki banyak desainer, arsitek, dan pekerja ekonomi kreatif yang berbakat dan tidak kalah dibandingkan dengan negara lain. Sebut saja, Castle Production di Pasar Baru, Jakarta, yang menghasilkan animasi kelas dunia Carlos the Catterpilar dan The Jim Elliot Story.

Kita juga memiliki Sibarani Sofyan, seorang urban desiner muda yang berbagai karyanya bertebaran di Malaysia, China, dan Dubai. Ada pula Christiawan Lie, komikus GI Joe, yang sedang naik daun di Amerika Serikat, atau Budi Pradono, arsitek muda, yang mendapatkan penghargaan Architectural Review.

Sinergi

Diperlukan perhatian yang lebih besar dari semua pihak agar potensi di sektor ini tidak terbuang sia-sia, sehingga kemudian dimanfaatkan negara lain.

Pemerintah perlu memanfaatkan semua potensi yang ada dengan mendorong kalangan perusahaan besar untuk mengembangkan masyarakat ekonomi kreatif di lingkungan mereka. Sekadar contoh, lomba desain aksesori kendaraan yang diselenggarakan PT Toyota Astra Motor dengan melibatkan perguruan tinggi dan memberi kesempatan kepada pemenang untuk mengaplikasikan karyanya secara komersial merupakan langkah yang patut dilanjutkan dan dikembangkan.

Untuk mengakselerasi, pemerintah seharusnya memberi perhatian lewat insentif agar semakin banyak perusahaan yang ikut berperan aktif dalam mengembangkan sektor ini melalui pola kemitraan.

Berdasarkan pengalaman Kadin Indonesia, membangun interaksi dan membina pelaku industri kreatif di sejumlah daerah, seperti di Sidoarjo dan Yogyakarta lewat pola kemitraan, merupakan cara yang sangat efektif.

Pengalaman juga menunjukkan bahwa faktor kelembagaan menjadi begitu penting, tidak hanya dalam hal pemasaran, tetapi juga dalam pengembangan desain. Selama ini, pelaku ekonomi kreatif lebih banyak bergerak secara underground dan independen.

Oleh karena itu, kita sering mendengar banyak desainer yang kebingungan mencari manufaktur yang bisa membantu mewujudkan ide brilian mereka.

Para desainer juga sering kesulitan mencari modal kerja, karena mereka ditolak perbankan. Mereka umumnya tidak memiliki aset tetap kecuali ide-ide kreatif.

Dalam kaitan kebijakan yang ada, sangat mungkin bagi pemerintah untuk memasukkan pengembangan industri kreatif dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Madani yang dikoordinasi oleh Kantor Menko Kesra.

Agar tidak kehilangan peluang, pengembangan ekonomi kreatif harus menjadi prioritas serta terus menyempurnakan cetak biru yang ada. Hal ini di antaranya dengan memasukkan target kuantitatif. Ini sangat penting agar sasaran ke depan menjadi lebih jelas.

Fondasi Ekonomi Kreatif

Source: Dataworks

(Dataworks Indonesia, 12/09/2006)

Saya tidak paham apa yang dimaksud dengan industri kreatif. Indonesia sudah tertinggal beberapa langkah dibandingkan dengan negara-negara lain dalam mengembangkan ekonomi kreatif. Apakah Indonesia mempunyai strategi yang jitu agar tidak tertinggal jauh? Apakah pemerintah dapat berperan dalam mewujudkan ekonomi kreatif yang berdaya saing? Demikian contoh sederetan pertanyaan dari para perserta seminar bertema "Membangun fondasi ekonomi kreatif di Jawa Barat" yang diselenggarakan oleh Dinas Disperindag Jabar, di Hotel Grand Serella, Sabtu (11/8) lalu.

Seminar sehari ini adalah serangkaian kegiatan sosialisasi yang ditujukan untuk meletakkan fondasi industri kreatif di Jawa Barat ("PR", 13/8). Sehari sebelumnya Gubernur Danny Setiawan membuka Kick-Fest II (Kreative Independent Clothing Kommunity Festival) yang berlangsung 10-12 Agustus sebagai ajang pengunjukan diri industri kreatif kaus dan pakaian jadi (distro) di Bandung. Dalam sambutannya, Danny menekankan pentingnya kebersamaan yang seirama (sauyunan) untuk mewujudkan Jabar sebagai provinsi termaju dan mitra terdepan ibu kota tahun 2010. Jabar memiliki segudang potensi seperti modal manusia (ilmuwan, kreator, inovator), sumber daya alam, dan industri strategis. Justru yang masih lemah, menurut Danny, adalah modal sosial di antara pelakunya.

Dengan fokus yang sama yaitu kesejahteraan Jabar, kearifan lokal saling asah, asih, dan asuh berguna memantapkan pembangunan ekonomi Jabar yang bukan hanya bertumpu pada bidang industri manufaktur, agrobisnis, dan telematika tetapi bisnis yang berbasis kreavitivas. Jabar sudah dikenal sebagai pusat fashion bukan hanya warganya yang modis tetapi juga tempat lahirnya para desainer yang mampu memenuhi permintaan pasar yang semakin kompetitif. Danny berharap munculnya teladan (best practice) kewirausahaan bidang industri kreatif yang unik di setiap daerah kabupaten/kota. Khusus untuk Kota Bandung, gubernur berpesan perlunya sinergi untuk mengoptimalkan potensi industri kreatif dengan kebijakan, manajemen, tata ruang kota, dan tenaga kerja yang terpadu.

Pada kesempatan ini diberikan penghargaan kepeloporan dalam industri kreatif dan desain terbaik. Penghargaan kepeloporan industri kreatif diberikan kepada Dr. H. Pribadi Tabrani dan Marius Widyarto Wiwied. Dr. Tabrani adalah guru besar FSRD ITB yang berjasa dalam pendidikan seni rupa dan desain komunikasi visual dengan mengajarkan generasi muda untuk selalu berpikir kreatif (Cikal Bakal FSRD ITB, "PR", 30/7). Marius adalah pelopor kaus (T-shirt) bergambar dengan merek C59 yang telah dikenal oleh khalayak ramai di Indonesia dan memperoleh banyak penghargaan bergengsi (www.c59.co.id).

Sedangkan desain terbaik yang terdiri atas tiga kategori dimenangkan oleh Mahanagari untuk kategori desain produk, Fast Forward Records untuk kategori pelopor tren (trend setter), dan Dataworks Indonesia untuk kategori perusahaan inovatif. Desain produk Mahanagari secara kosisten mengangkat kekhasan budaya Parahyangan, rasa kecintaan Jabar, dan sejarah Bandung ke berbagai macam bentuk pakaian dan aksesori seperti kaos, pin, gantungan kunci, poster, kartu pos, termasuk buku-buku bertema budaya lokal. Fast Forward Records (www.ffwdrecords.com) mendorong perkembangan musik indie sejak tahun 1999 dengan mencari bakat dan telah merilis 9 album (lima di antaranya rilis internasional). Kelompok musik Mocca adalah yang paling berhasil dengan album pertama "My Diary" terjual 80.000 kaset dan 8.000 keping CD.

Dataworks Indonesia (www.dataworks-indonesia.com) mengembangkan perangkat lunak untuk industri pakaian indie sejak tahun 2004. DMS 2005 adalah perangkat lunak sistem keuangan produk yang telah digunakan oleh 57 distro dengan jumlah 83 lisensi yang terjual. Pada pertengahan 2006, Dataworks merilis layanan suavecatalogue.com dan situs e-commerce yang digunakan oleh 10 perusahaan pakaian. Produk yang terbaru adalah CMS 2007 yang dapat membantu identifikasi produk, distribusi, dan pelaporan keuangan.

Pada pembukaan seminar keesokan harinya, Kadis Disperindag Jabar Agus Gustiar memaparkan, Jabar telah menggoreskan tonggak sejarah industri kreatif di Indonesia dengan mendukung pembinaan inovasi produk kreatif bernilai tambah tinggi. Kota Bandung adalah pelopor produk kaus di tahun '70-an. Setelah mengalami pasang surut di tahun '80-an, industri ini bangkit kembali di tahun '90-an dengan distro, aksesori, merek, desain, dan bahan baku yang lebih variatif. Agus menekankan bahwa membangun fondasi industri kreatif merupakan upaya bersama untuk promosi, pendataan merek, penyediaan tenaga ahli, perbaikan teknis dan manajemen, akses pemodalan, dan menjadi tuan rumah di negeri sendiri.

Karena Jabar kaya akan keanekaragaman budaya, talenta, dan balai besar, industri kreatif layak menjadi titik sentral ekonomi Jabar. Tujuan pelaksanaan seminar, menurut Agus, tidak lain adalah mempersiapkan fondasi yang lebih kokoh melalui sosialisasi kebijakan pemerintah pusat yang telah dicanangkan oleh Presiden SBY, menumbuhkan wawasan nilai strategis industri kreatif, memahami potensi industri kreatif saat ini, dan menjaring usulan dari pengusaha, pemerintah, perguruan tinggi, dan masyarakat luas.

Cetak biru

Dirjen Industri Kecil dan Manengah (IKM) Departemen Perindustrian RI, M. Sakri Widhianto menyajikan peranan Departemen Perindustrian dalam mengembangkan industri kreatif berbasis budaya dan warisan budaya. Menurut Sakri, Presiden SBY adalah penggagas bahwa pengembangan ekonomi baru harus berdasarkan kekayaan alam, budaya, dan warisan budaya Indonesia. Secara spesifik, Presiden mengajak bangsa Indonesia untuk mengembangkan ekonomi kreatif yang memadukan gagasan, seni, dan teknologi. Cetak biru pengembangan ekonomi kreatif 2007-2011 berhasil disusun berkat peran serta dari Kadin, pengamat ekonomi, para pakar dari FSRD ITB, dan kementerian terkait dari seminar dan dialog Pekan Produk Budaya Indonesia 11-15 Juli 2007.

Konsep awal dari dokumen ini membuat delapan program berikut dengan tujuan, hasil yang diharapkan, dan pihak yang bertanggung jawab termasuk peran asosiasi. Kedelapan program tersebut adalah program sosialisasi, program identifikasi (pemetaan, basis data, riset ekonomi kreatif, skala prioritas), perlindungan hukum (inpres, sosialisasi HKI), pendidikan (kurikulum pendidikan budaya yang kreatif dan inovatif), program kelembagaan, promosi dan pemasaran (aktivasi pasar), infrastruktur (komunikasi, transportasi, prasarana pelatihan dan produksi), dan insentif (festival, kredit, perizinan, kontes). Sakri menyatakan setelah konsep ini disempurnakan akan diterbitkan dalam instruksi presiden.

Pembicara kedua adalah Poltak Ambarita, Kasubdit Informasi Ditjen Perdagangan Dalam Negeri yang memaparkan kebijakan pengembangan Indonesia Design Power (IDP) dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif di Indonesia. Fokus dari desain adalah merek, pengemasan, dan desain. Indonesia Design Power (IDP) adalah pendayagunaan desain untuk meningkatkan kualitas, memberikan nilai tambah dan meningkatkan daya saing produk Indonesia berbasis kekayaan intelektual dan sumber daya alam yang dilakukan melalui inovasi bersumber dari budaya dan warisan budaya.

Alasan pembentukan IDP adalah terutama karena era perdagangan bebas yang menuntut keterbukaan pasar (tidak ada proteksi), tuntutan sertifikasi produk (seperti ecolabelling, fair trade, dll.), membuat produk lebih berkualitas, berdaya saing tinggi dan bernilai tambah, dan mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif di Indonsia. Peran dari dinas perdagangan adalah melakukan aktivasi, pendataan, dan pembinaan industri kreatif di wilayahnya masing-masing.

Selain kedua pembicara di atas, seminar ini menampilkan empat pembicara lainnya. Gustaff H. Iskandar (Common Room Networks Foundation) yang menyajikan pemberdayaan jaringan pelaku ekonomi kreatif sebagai strategi pembentukan basis ekonomi kreatif yang berkelanjutan. Achmad D. Tardiyana (Urbane Indonesia) menegaskan bahwa Jawa barat harus menjadi koridor ekonomi kreatif. Togar Simatupang (SBM ITB) menyampaikan konsep pengembangan industri kreatif di Jawa Barat.

Salah satu pembicara pengusaha kreatif yang berhasil adalah Fiki Chikara Satari. Usahanya dimulai awal tahun 1998 dengan 3 orang staf dan penjualan perseorangan. Pada tahun 2006 sudah membuka toko dan outlet berjalan dengan nama Airbus One. Fiki bercerita tidak ada rumus pasti dalam bisnis distro. Ide bisa muncul dari mana saja dan perlu pergaulan yang luas untuk memperkaya pengetahuan. Tetapi, ide ini perlu disertai dengan keahlian manajerial seperti pemasaran, penganggaran, operasi, keuangan, kebijakan harga jual dan diskon, dan aspek legalitas usaha.

Sumbang saran

Peranan pemerintah masih sangat besar dalam meletakkan fondasi ekonomi kreatif. Tindak lanjut seminar dan kerjasama hendaknya terus digulirkan oleh para pemegang kepentingan. Dengan komunikasi yang intensif diharapkan pemerintah benar-benar berfungsi sebagai regulator, katalisator, dan fasilitator yang menumbuhkan industri kreatif. Supaya tidak kehilangan momentum, beberapa strategi yang dapat disarankan adalah sebagai berikut. Perlunya forum ekonomi kreatif yang dapat menghimpun pelaku industri kreatif supaya jangan jalan sendiri-sendiri.

Forum ini bertanggung jawab menjabarkan cetak biru ekonomi kreatif nasional ke dalam cetak biru industri kreatif Jawa Barat dan Kota Bandung. Dinas, asosiasi, perhotelan, dan pendidikan juga perlu duduk bersama membuat agenda tahunan apa yang perlu ditampilkan oleh Jabar atau Kota Bandung.

Ruang berekspresi perlu disediakan oleh pemerintah kota misalnya Gedung Sate atau kawasan Cilaki yang dapat digunakan hari Sabtu-Minggu untuk komunitas kreatif supaya gagasan dan pasar berkembang pesat. Gasasan lainnya adalah mencari kota yang cocok dengan komunitas Bandung sebagai sister city dalam mengembangkan industri kreatif.

Dewan kota juga perlu mengeluarkan payung hukum atau peraturan daerah kalau industri kreatif mau dijadikan salah satu komoditas unggulan Kota Bandung. Proteksi karya kreatif terutama warisan budaya perlu terus ditingkatkan melalui inventarisasi, pengkajian, direktori, promosi, pendaftaran ke lembaga dunia, dan penegakan hukum.

Sudah saatnya perguruan tinggi berbasis kreatif yang jumlahnya lebih dari 20 di Kota Bandung dapat bekerja sama dalam mendorong tumbuhnya komunitas kreatif melalui pengklasteran dan kolaborasi riset. Mereka perlu turut dalam memecahkan permasalahan teknis, modal, dan pasar industri kreatif. Sekolah-sekolah kejuruan dan balai-balai pelatihan kerja dapat diperkenalkan dengan industri kreatif untuk mendukung kegiatan produksi dan kreasi. Promosi media sangat penting terutama memberdayakan televisi daerah. Demikian juga dengan penyediaan beasiswa dan penghargaan perlu terus digulirkan oleh pemerintah daerah.

Oleh Dr. TOGAR M. SIMATUPANG
Penulis, Dosen Sekolah Bisnis dan Manajemen ITB, Bandung.
PIKIRAN RAKYAT - 28 Agustus 2007

Monday, June 16, 2008

Industri Kreatif Dikembangkan

Source: Kompas
Indonesia Hanya Jadi Pembeli
Senin, 3 Maret 2008 | 15:25 WIB

Oleh Agni Rahadyanti

SLEMAN, KOMPAS - Industri kreatif bercirikan budaya lokal harus terus dikembangkan agar Indonesia tak hanya menjadi bangsa pemakai produk- produk teknologi asing semata. Pengembangan game dan animasi yang mengangkat berbagai ikon budaya lokal, misalnya, memiliki keunikan tersendiri yang bisa bersaing dengan produk-produk luar negeri.

"Selama ini kita menjadi bangsa pembeli yang selalu mengambil produk-produk teknologi industri kreatif, seperti game dan animasi dari luar negeri," kata Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama Luar Negeri (BPKLN) Departemen Pendidikan Nasional Gatot Hari Priowirjanto, Sabtu (1/3), ketika membuka Festival Game Tech dan Animasi (FGTA) Nasional 2008 di Kampus Politeknik Seni Yogyakarta, Kampus Politeknik Seni Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P4TK) Seni dan Budaya Yogyakarta.

Penggunaan ikon-ikon lokal, seperti tokoh wayang Gareng atau Petruk pada animasi-animasi lokal Yogyakarta, misalnya, bisa menjadi ciri khas dan identitas yang menarik. Anak-anak Indonesia pun terdorong untuk mencintai budayanya sendiri.

Ketika terus dikembangkan, produk-produk industri kreatif juga bisa digunakan untuk menunjang kegiatan pendidikan. Suatu materi pelajaran yang dituangkan dalam bentuk rekaman audiovisual dengan melibatkan berbagai animasi yang menarik, misalnya, bisa dipergunakan di seluruh Indonesia. Kualitas pembelajaran pun diharapkan bisa semakin merata karena samanya standar penyampaian materi pelajaran. Belum siap

Namun, ungkap Gatot, belum semua guru siap melakukan metode pembelajaran tersebut. Akses sekolah-sekolah terhadap teknologi informasi juga belum merata. Pemerintah sendiri terus berupaya meningkatkan perbaikan infrastruktur penunjang dan memfasilitasi berbagai kegiatan untuk mengembangkan industri kreatif agar bisa dipakai secara lebih luas.

BPKLN, misalnya, memberi bantuan dana Rp 200 juta pada FGTA tingkat nasional yang tahun ini akan diselenggarakan empat putaran, yaitu di Yogyakarta, Semarang, Surabaya, dan Denpasar. Bulan November nanti, puncak FGTA berskala internasional akan digelar di Institut Teknologi Bandung.

Kepala Dinas Pendidikan DIY Suwarsih Madya mengungkapkan, pengembangan industri kreatif ini harus pula diimbangi dengan penyiapan sumber daya manusia agar tidak terjadi kesenjangan digital di masyarakat pengguna. Halaman I Foto 1 Arum Tresnaningtyas Dayuputri Pengunjung bermain gametech yang diikutkan Festival Game Tech dan Animasi (FGTA)

Sunday, June 15, 2008

Energi Kreatif yang Menghidupi Kota

Source: Kompas
Minggu, 2 Maret 2008 | 01:26 WIB

Ninuk Mardiana Pambudy


Dua tenda putih berdiri di sisi kanan dan kiri halaman depan Natural History Museum di Cromwell Road, London, dengan papan bertulisan besar. Orang yang berlalu lalang di trotoar depan museum, termasuk orangtua bersama anak-anaknya yang mengalir ke museum tersebut pada pertengahan Februari lalu, akan menoleh dan bahkan berseru, ”Oh, London Fashion Week!”

Sementara di bangunan utama museum berisi berbagai fosil, termasuk dinosaurus, yang menarik rombongan anak- anak beserta orangtua serta kakek dan nenek mereka, di dua tenda itu berlangsung acara yang berbeda sama sekali.

Dua-duanya menjadi penanda London, dan mode dianggap menjadi penanda kota yang lebih urban. Penanda yang sulit dipegang, tetapi banyak kota di dunia menginginkan status yang sama seperti London sebagai kota mode karena mode identik dengan selalu berubah untuk menghasilkan yang baru, modern, dinamis, dan muda.

London yang dikenal sebagai kota mode sejak abad ke-19, tak putus mengusahakan agar status itu bertahan, bahkan naik pamor. Tetapi, bukannya tanpa masalah.

”Terutama di London, kami punya banyak usaha yang baru mulai berdiri dan ukurannya kecil. Tetapi, ini juga kekuatan London karena mereka memberi sesuatu yang unik,” kata Head of Operation British Fashion Council, Simon Ward.

Di dalam daftar peserta London Fashion Week, dari 57 pergelaran, kira-kira separuh adalah perancang mula. Di dalam industri mode saat ini yang semakin dikuasai merek global berskala besar, bukan perkara mudah menumbuhkan perancang mula.

London dikenal sebagai kota yang melahirkan perancang muda kreatif yang memberi warna pada mode. Charles Frederick Worth (1826-1895) dianggap melahirkan adibusana meskipun kariernya berkembang di Paris. Pada pertengahan dan akhir tahun 1960-an, Mary Quant mengenalkan dan memopulerkan mini dan hotpants.

Vivienne Westwood mengangkat punk menjadi mode mainstream sampai kini. Lalu, pada generasi 1990-an ada antara lain John Galliano dan Alexander McQueen, yang meskipun tidak menggelar karya mereka di London, rancangannya memberi warna pada mode dan menginspirasi perancang muda Inggris.

Industri kreatif

Meskipun demikian, baru belakangan Pemerintah Inggris menyadari mode adalah bentuk industri ”baru” yang patut diperhitungkan sebagai penggerak roda ekonomi, yaitu industri kreatif.

Desain mode dimasukkan ke dalam industri kreatif, bersama industri musik, film dan video, desain, periklanan, arsitektur, pasar barang seni dan antik, seni kriya, perangkat lunak interaktif hiburan, seni pertunjukan, penerbitan, jasa komputer dan perangkat lunak, serta televisi dan radio.

Pemetaan pada tahun 1998 dan 2001 menemukan, industri kreatif di Inggris bernilai 112,5 miliar pound dan mempekerjakan 1,3 juta orang untuk 58,8 juta penduduk Inggris (statistik 2001). Situs Departemen Kebudayaan, Media, dan Olahraga Inggris menyebut, industri ini menyumbang nyata terhadap ekonomi Inggris, yaitu 7,9 persen dari produk domestik bruto (PDB) atau 76,6 miliar pound pada tahun 2000 dan tumbuh 9 persen per tahun antara tahun 1997 hingga 2000, sementara ekonomi keseluruhan tumbuh rata-rata 2,8 persen. Sedangkan nilai ekspornya pada tahun 2000 sebesar 8,7 miliar pound, setara dengan 3,3 persen dari nilai total ekspor barang dan jasa.

Khusus mode, nilainya pada tahun yang sama sebesar 3,4 miliar pound (0,4 persen PDB) dengan pertumbuhan 7 persen dan nilai ekspor 400 juta pound.

London terutama, hidup dari energi industri kreatif. Wali Kota London Ken Livingstone dalam sambutannya untuk Kulture2Couture menyebut, industri kreatif adalah industri terbesar kedua di London setelah jasa keuangan dan bisnis dengan sumbangan 21 miliar pound setahun terhadap PDB London.

Lebih dari sekadar ekonomi, sumbangan industri kreatif adalah desain mutakhir, desain mode yang kontemporer dan muda, serta seni modern dan arsitektur yang membuat ibu kota Inggris itu dikenal sebagai kota dengan kreativitas tinggi.

Itu pula yang membuat orang ingin datang ke sana. Kulture2Couture, misalnya, mengambil London sebagai tempat untuk mendorong tumbuhnya kreativitas dan sumbangan perancang Afrika dan Karibia dalam industri mode.

Pada sisi lain, seperti disebut Livingstone, kota itu mampu mempertahankan daya kreatifnya karena terbuka terhadap mereka yang berbakat dari berbagai belahan dunia.

Pada saat banyak kabupaten/kota di Indonesia membuat peraturan daerah yang mengatur ruang pribadi warganya dengan, misalnya, menetapkan mulai dari cara ritual keagamaan, cara berpakaian, sampai membatasi gerak perempuan, London menyambut terbuka keberagaman ekspresi individu.

Seperti disebutkan Livingstone, keberagaman itulah yang menyebabkan kota ini selalu memiliki daya memperbarui diri, kapasitas berinteraksi di pasar global, dan kemampuan berinovasi di bisnis kreatif. Artinya, kemakmuran untuk warganya karena tersedia lapangan kerja dan pasar.

Keputusan politik

Bukan sekadar wacana, keputusan politik Perdana Menteri Tony Blair tahun 1997 setelah pemilu untuk mengembangkan industri kreatif diikuti dengan pembentukan gugus kerja yang mengoordinasi berbagai kementerian terkait. Pemetaan dilakukan untuk mengetahui situasi sebenarnya, hambatan, bagaimana mengatasi, dan membantu industri kreatif tumbuh. Langkah konkret terutama yang berhubungan dengan akses terhadap pembiayaan, promosi ekspor, pendidikan, dan keterampilan yang dibutuhkan.

Hal itu juga tercermin di dalam London Fashion Week (LFW). Tahun ini, untuk pertama kalinya London Development Agency (LDA) memberi dana kepada British Fashion Council (BFC). Dana itu untuk membantu mengembangkan bisnis perancang pemula dan perancang yang bisnisnya memasuki tahap kedua pengembangan melalui bantuan modal, pelatihan, dan bimbingan dalam produksi, pemasaran, ekspor, dan promosi. Ujung-ujungnya, London dapat mengembangkan posisinya sebagai kota mode yang kreatif dan menyediakan pilihan beragam. Ini akan menarik industri turisme London, terutama menjelang Olimpiade 2012 di kota itu.

LDA juga memiliki skema City Fringe Partnership (CFP), kemitraan untuk mengembangkan industri dan bisnis kreatif di perbatasan bagian utara dan timur Kota London yang dikenal sebagai City Fringe. Kawasan ini dikenal karena kreativitas dan keberagaman kawasan usahanya: perancang, perajin kriya, hingga pengusaha bank.

Melalui skema tiga tahun FashionAble, demikian Sector Development Manager CFP Leigh McDevitt, CFP membantu industri mode yang mempekerjakan 7.000 orang di City Fringe tumbuh subur. Mereka melakukan pemetaan serta berkonsultasi dengan industri mode dan pendukungnya. Inisiatif ini mendapat dana 2 juta pound dari LDA, ditambah dana Uni Eropa.

Selain itu, BFC juga bekerja sama dengan swasta, bisnis ritel mode Topshop, mensponsori perancang mula—rata-rata baru satu tahun memulai produksi sendiri—dalam skema New Generation membuka pameran di The Exhibition. Ini adalah pameran dagang LFW dan diikuti produsen mode, mulai dari pakaian, tas, sepatu, perhiasan, hingga pakaian dalam, termasuk perhiasan berdesain etnik Zoe&Morgan milik kakak beradik Sibbald yang bengkel kerjanya ada di Seminyak, Bali.

Untuk perancang yang memasuki tahap pengembangan bisnis, BFC sejak September 2006 bekerja sama dengan perusahaan investasi Westfield. Skema Fashion Forward ini membantu pergelaran perancang yang telah punya nama melalui program New Generation di LFW.

”Tentu saja ini kesempatan bagus lolos untuk ikut pameran di New Generation. Di sini saya bertemu media dan para pembeli,” kata Hannah Marshall (25).

Marshall mendapat tempat gratis di ruang New Gen dalam The Exhibition. Produk pakaian perempuan bermerek seperti nama si perancang itu baru berumur 12 bulan, tetapi produk Hannah Marshall sudah dijual di butik Tad di Milan dan Roma, Scoop di New York, Soho Soho di Yunani, dan toko internet.

Firstimpression, Marketing, Brand and Participants

Saturday, June 14, 2008

Mobile Marketing

Kota Tua untuk Sentra Industri Kreatif

Source: Kompas
Rabu, 20 Februari 2008 | 22:18 WIB

JAKARTA, RABU - Setelah dilakukan renovasi, kawasan Kota Tua termasuk Museum Fatahillah akan dijadikan sebagai pusat wisata kota Jakarta dan sebagai salah satu sentra industri kreatif di Jakarta.

Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo dan Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu melakukan kunjungan ke kawasan kota Tua tersebut, Rabu sore dan menyebut bahwa revitalisasi Kota Tua itu akan juga termasuk pembangunan pusat industri kreatif.

"Ada berbagai macam ide untuk menarik minat orang berkunjung ke Kota Tua. Salah satunya menggunakan Kota Tua sebagai industri kreatif," kata Mendag. Ia menyebut beberapa industri yang bisa dikembangkan antara lain musik, mode, desain, restoran serta galeri.

Mendag membandingkan Kota Tua itu dengan daerah wisata di Singapura dimana bangunan tua masih juga digunakan sebagai gedung perkantoran.

Sementara Gubernur Fauzi Bowo menyatakan siap untuk memfasilitasi kebijakan dari Pemerintah Pusat. "Kita siap menyesuaikan regulasi demi kemajuan Kota Tua. Apa yang diinginkan Pemerintah akan kita fasilitasi," kata Fauzi.

Ia menyebut bahwa pembangunan industri kreatif itu seharusnya sudah "build in" dalam rencana revitalisasi Kota Tua, sehingga tidak hanya dilakukan revitalisasi, tapi ditambah dengan aktivitas.

Gubernur dan Mendag sempat mencoba transportasi wisata berupa bus mini kuno yang akan dioperasikan di sekitar daerah Kota Tua untuk para wisatawan yang berkunjung.

Selain meninjau Kota Tua dan pembangunan Terowongan Penyeberangan Orang (TPO) yang menghubungkan antara sisi Museum Bank Mandiri-Halte TransJakarta-Stasiun Kota, Gubernur juga meresmikan Museum Fatahillah yang baru selesai direnovasi. "Mari kita memanfaatkan momentum ini untuk berbuat lebih baik terhadap peninggalan sejarah," kata Fauzi.(Antara)

Friday, June 13, 2008

Obama 'Yes We Can' Campaign

Industri Film, Negara, dan Pendidikan

Source: Kompas
Minggu, 16 Maret 2008 | 01:24 WIB

Agni Ariatama dan Marselli Sumarno

Hari Film Nasional 30 Maret sudah menjelang. Hal-hal apa yang patut direfleksikan bertalian dengan kondisi perfilman kita dewasa ini?

Cerita-cerita lama tentang perfilman Indonesia antara lain: campur tangan yang berlebihan dari pemerintah (cq Departemen Penerangan) terhadap perfilman nasional; penyensoran film yang sangat ketat; friksi antara peredaran film nasional dan film impor di perbioskopan yang dikuasai oleh Kelompok 21; masalah bea masuk yang tinggi bagi bahan baku ataupun peralatan film.

Sedangkan cerita-cerita baru dari perfilman Indonesia antara lain: munculnya generasi muda perfilman yang bersemangat tinggi dalam berkarya, termasuk yang dibuat dalam format video digital; ada upaya dari pemerintah untuk meringankan atau membebaskan bea masuk bagi bahan baku dan peralatan film; adanya persaingan yang terbuka bagi perfilman Indonesia di perbioskopan di Kelompok 21 dan terlebih adanya jalur perbioskopan Blitz; posisi film di bawah Departemen Kebudayaan dan Pariwisata serta Departemen Komunikasi dan Informatika.

Menurut hemat kami, dua isu besar dalam perfilman Indonesia sekarang adalah: siapakah yang memiliki kewenangan di bidang film dan perlu tidaknya peran Lembaga Sensor Film (LSF). Sejak dulu kewenangan di bidang film dipegang oleh Dewan Film Nasional, yang kemudian berganti nama menjadi Badan Pertimbangan Perfilman Nasional (BP2N). Namun, BP2N yang sekarang ini sebenarnya tidak berbeda jauh peran dan fungsinya sebagaimana dulu waktu di bawah Departemen Penerangan pada zaman Orde Baru. BP2N hanya menjadi lembaga legislatif dan tidak memiliki sumber dana tersendiri yang memadai untuk membantu industri perfilman.

BP2N menjadi perpanjangan tangan negara untuk menangani bidang film pemerintah bisa berganti-ganti, demikian pula kebijakannya. Karena cakupan makna politisnya, kami merasa lebih tepat menggunakan kata ”negara” daripada ”pemerintah”. Apalagi, film ternyata tidak hanya terkait ke Departemen Kebudayaan dan Pariwisata serta Departemen Komunikasi dan Informatika. Namun, juga ke masalah pengaderan sumber daya manusia (Departemen Pendidikan Nasional), permasalahan perburuhan (Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi), masalah pajak dan permodalan (Departemen Keuangan), serta masalah distribusi dan pemasaran, baik dalam maupun luar negeri (Departemen Perindustrian dan Departemen Perdagangan).

Dengan adanya departemen-departemen yang terkait dengan masalah film, BP2N akan memiliki peran dan fungsi yang lebih kuat. Pola keterkaitan lintas departemen seperti itu dipraktikkan pula di negeri-negeri maju di bidang perfilman mereka. Memang sudah ada upaya-upaya untuk mengaitkan departemen-departemen tersebut ke bidang film, tetapi seberapa jauh keterkaitan itu terwujud akan menentukan masa depan BP2N. Lebih jauh BP2N harus sanggup menggali sumber-sumber pendanaan untuk membantu industri film nasional, termasuk ke bidang pendidikan film.

Pemasung kreativitas

Menyusul soal peran LSF. Sampai sekarang masih terjadi pro-kontra yang tajam tentang perlu-tidaknya LSF. Dari sudut pandang pembuat film, sungguh pun sudah ada kelonggaran dalam berekspresi, tetapi keberadaan LSF masih dianggap sebagai pemasung kreativitas. Di lain pihak mereka yang tetap setuju dengan adanya LSF menyatakan, film yang diedarkan ke masyarakat jangan sampai menimbulkan friksi-friksi atau ekses-ekses negatif lainnya. Ada usulan jalan tengahnya adalah memosisikan LSF sebagai lembaga klasifikasi film. Artinya, memberi label ke setiap film, misalnya, label cocok untuk semua umur, patut ditonton oleh anak-anak dengan pendampingan orang tua, film untuk orang dewasa. Masalahnya jika terjadi protes masyarakat kepada film yang sedang diputar di bioskop, bagaimanakah proses hukumnya dan siapakah yang dikenai sanksi?

Sebagai contoh, film The Last Temptation of Jesus Christ (Martin Scorcese) diprotes oleh sebagian masyarakat Perancis. Perkara itu sampai masuk ke pengadilan dan pengadilan Perancis meloloskan film itu dengan alasan kebebasan kreativitas. Contoh-contoh kasus dalam penyensoran film di Indonesia cukup banyak untuk disebutkan di sini, tetapi pada umumnya tidak terselesaikan secara tuntas karena belum ada perangkat hukum yang mampu menyelesaikannya.

Isu siapa yang kompeten memegang kewenangan di bidang film dan peran LSF tersebut mau tidak mau akan mengubah isi Undang-Undang Film tahun 1992. Sudah ada RUU untuk menggantikan UU Film 1992 itu, tetapi sampai sekarang masih dalam pembahasan di DPR. Ada pula usulan-usulan RUU Film yang lain. Jadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan adalah bahwa undang-undang tersebut nantinya dapat diterima semua pihak, dengan catatan peran negara diwakili oleh lembaga yang potensial sebagaimana yang akan diatur dalam UU Film yang baru tersebut.

Pendidikan film

Kesimpulannya, keberhasilan industri film membutuhkan dukungan sinergi tiga pihak, yaitu dunia industri film atau dunia lapangan, peran negara, dan pendidikan film. Kita sudah membicarakan peran negara, sementara industri film berjalan tanpa terlampau mengindahkan keberadaan pendidikan film sebagai penghasil tenaga-tenaga terampil di bidang audio-visual. Akibatnya, tidak ada standardisasi profesi ataupun standardisasi teknis.

Selama ini Fakultas Film dan Televisi IKJ (FFTV IKJ) terus berusaha menjalin kerja sama dengan kalangan industri dan para karyawan film agar tercapai standardisasi profesi ataupun standardisasi teknis itu. Standardisasi profesi pernah diseminarkan oleh BP2N pada tahun 2006 dengan tujuan untuk mendapatkan kesepakatan bersama. Namun, masih banyak yang beranggapan kerja film tak bisa distandardisasikan. Padahal di Departemen Tenaga Kerja berdasarkan UU No 13/2003 I.1. 10, kompetensi kerja adalah kemampuan kerja individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Demikian halnya Departemen Komunikasi dan Informatika harus mengeluarkan regulasi standar teknik sebagai penjaga kualitas teknik yang berkembang di Indonesia ataupun di tingkat internasional.

Orang yang ingin belajar film tidak harus pergi ke sekolah film karena hal itu bisa dilakukan secara magang, kursus, diklat, otodidak, dan lain-lain. Pada masa lampau ada tempat pendidikan seperti Lingkaran Studi 1946, Cine Drama Institute 1948, Kementerian Penerangan, Asdrafi (Akademi Seni Drama dan Film Indonesia), Kino Drama Atelier, serta ATNI (Akademi Teater Nasional Indonesia). Dan kami ingin menyodorkan potret FFTV IKJ sebagai sebuah sekolah film yang berdiri sejak tahun 1971. FFTV IKJ mengalami dilema harus menerima mahasiswa yang cukup banyak (150 orang per tahun) agar bisa bertahan hidup. Bantuan industri film ke FFTV IKJ masih sangat terbatas dan masih sangat kecil sekali bantuan negara kependidikan film. Padahal sistem pendidikan di FFTV sudah baik dan bahkan kurikulumnya bertaraf internasional, hal itu terlihat melalui perbandingan dengan sekolah-sekolah film yang tergabung dalam persatuan sekolah film dan televisi dunia (CILECT).

Pengelolaan perfilman sebagai industri memang suatu keharusan. Jadi sinergi industri film, negara, dan pendidikan akan menggairahkan industri film itu sendiri yang punya aspek-aspek permodalan, teknologi perfilman, SDM, serta distribusi dan penayangan film. Di aspek permodalan masih banyak pihak yang mau mensponsori pembuatan film, paling tidak dari produsen produk. Namun, jika industri filmnya betul-betul sehat pasti akan lebih banyak investor yang terjun ke bisnis film. Di aspek teknologi perfilman kita belum mampu mengembangkan teknologi perfilman, tetapi paling tidak kita bisa mendatangkan peralatan-peralatan yang mutakhir sekalipun asalkan tidak dibebani pajak bea masuk yang tinggi. Di aspek pendidikan bakat-bakat baru atau sumber daya manusia banyak bermunculan tidak hanya dari FFTV IKJ, tapi muncul dari berbagai kemungkinan lain. Sementara aspek distribusi dan pemasaran, seperti yang telah disinggung, telah ada persaingan yang lebih terbuka di perbioskopan.

Jika sehatnya sebuah industri film didukung oleh sinergi bisnis film, negara, dan sekolah film, sebagaimana yang terjadi di negara maju (contohnya Perancis), di negeri sosialis (contohnya China), dan di negara berkembang (contohnya India), marilah secara jujur mengakui bahwa sinergi tersebut belum terjadi untuk mendukung kemajuan industri film nasional. Sinergi ketiga pihak tersebut akan membuat industri film kita terjaga kualitas teknis, kualitas penggarapan, ataupun subyek garapannya. Pendeknya, mutu film terjaga dan akan mampu menembus pasar nasional ataupun internasional.

Globalisasi memang tak terelakkan dan pada zaman yang semakin mendunia ini kehadiran seni audio visual sebagai hasil kreasi industri kreatif ataupun industri budaya semakin nyata keberadaannya. Di tengah keterpurukan bangsa Indonesia di bidang politik, ekonomi, lingkungan hidup, olahraga, dan sebagainya, bidang kesenian masih punya peluang untuk terus berkembang dan bersaing demi kepentingan pencitraan bangsa. Jadi harus diakui bahwa untuk mengembangkan bidang kesenian, khususnya untuk memajukan industri film, tidak mungkin dilakukan secara sepihak-sepihak, tetapi harus dilakukan melalui suatu perpaduan kerja sama tersebut. Masih banyak persoalan di bidang perfilman dan hal itu memerlukan semangat solidaritas untuk menanganinya.

Agni Ariatama dan Marselli Sumarno Pengajar di FFTV IKJ

Thursday, June 12, 2008

Produsen Distro Perlu Bidik Pasar Global

Source: Kompas

JAKARTA, SELASA - Sudah saatnya produsen distributor store atau lebih dikenal Distro yang menghasilkan aneka produk sandang dan berbagai aksesoris membidik pasar global. Kepercayaan diri anak-anak muda kreatif harus bangkit untuk menunjukkan kemampuan industri dalam negeri yang tidak kalah dengan luar negeri.

Menteri Perindustrian Fahmi Idris dalam pembukaan pameran Produk Distro di Departemen Perindustrian di Jakarta, Selasa (27/5), mengatakan, Industri kreatif tidak bisa hanya mempertahankan pasar dalam negeri. Buka relasi seluas-luaskan, misalnya dengan komunitas Harajuku. Pameran produk Distro akan berlangsung selama lima hari, pada 27-31 Mei 2008. Pameran ini diselenggarakan untuk umum.

Menurut Fahmi, Distro merupakan industri kreatif bangsa Indonesia yang bisa masuk dalam gelombang keempat pertumbuhan kegiatan ekonomi. Pada gelombang pertama, pemerintah memfokuskan diri pada sektor pertanian. Kemudian, gelombang kedua beralih ke sektor perindustrian dan gelombang ketiga terfokus pada sektor informasi dan komunikasi. Gelombang keempat kini memprioritaskan pada ekonomi kreatif.

Pada intinya, menurut Fahmi, berbagai produk yang semula biasa, kini diubah menjadi produk yang mempunyai nilai tinggi dengan pendekatan teknologi dan desain tertentu. Produk kaos atau T-Shirt yang harganya hanya Rp 30.000 per potong bisa dijual dengan harga lebih tinggi, ketika dipadukan desain kreatif.

Ketua Kreative Independent Clothing Kommunity (Kick) Fiki Chikara Satari mengatakan, teknik pemasaran sesungguhnya sudah dilakukan melalui media website. Tetapi, ada juga teknik pemasaran yang dilakukan melalui orang-orang yang kuliah maupun bekerja di luar negeri. Fiki meyakini, kekuatan sekitar 1.000 distro di Tanah Air sangat besar. Jumlah omzet yang bisa diraih dari pasar dalam negeri sudah mencapai sekitar Rp 250 miliar.

Stefanus Osa Triyatna

Brand Gap

Wednesday, June 11, 2008

Industri Kreatif Sumbang Rp 104 Triliun

Source: Kompas
Minggu, 13 April 2008 | 19:33 WIB

SOLO,MINGGU - Industri kreatif memberikan kontribusi Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia rata-rata sebesar Rp 104,638 triliun pada tahun 2002-2006, dan menyerap rata-rata per tahun sebesar 5,4 juta pekerja dengan produktivitas mencapai 19,5 juta rupiah per pekerja tiap tahunnya. "Program pemerintah mengembangkan Indonesia Design Power (IDP) yang dicanangkan sejak tahun 2006 harus dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha sebagai titik balik bagi perekonomian bangsa menuju industri kreatif," kata Menteri Perdagangan Marie Pangestu seperti dikutip Antara, dalam acara Solo Batik Carnival (SBC) di Solo, Minggu (13/4).

Produktivitas pekerja ini lebih tinggi dari produktivitas nasional yang Rp 18 juta per pekerja per tahunnya. Pada tahun 2006, industri kreatif telah melakukan ekspor sebesar Rp 81,5 triliun atau sebesar 9,13 persen dari total ekspor nasional.

Lebih lanjut Mendag mengatakan, sebagai bagian dari industri kreatif, desain batik dan produk batiknya sendiri masih dapat terus dikembangkan. Oleh karenanya untuk meningkatkan apresiasi terhadap perajin, semua pemangku kepentingan harus memerhatikan hak kekayaan intelektual (HKI).

Dikatakannya, Indonesia kaya akan budaya, yang bila dikembangkan dengan baik akan memberikan nilai tambah. Budaya Indonesia yang sangat beragam jenis maupun produknya merupakan landasan bagi berkembangnya ekonomi kreatif yang sedang diprogramkan oleh pemerintah untuk meningkatkan nilai ekspor. "Pada saat ini, Indonesia menempati urutan ke-43 pada Economic Creativity Index Ranking yang dipublikasikan oleh World Economic Forum," katanya.

Pemerintah, sebutnya, akan terus memfasilitasi perajin batik untuk mengembangkan merek dan mendaftarkan paten. Industri batik merupakan salah satu dari 14 kelompok klasifikasi industri kreatif di Indonesia, dengan ciri khas bangsa Indonesia yang dikenal di mancanegara. "Solo Batik Carnival diharapkan mampu menimbulkan kecintaan yang semakin tinggi terhadap produk nasional, dapat menjadi sumber kreativitas dunia usaha dan menjadi daya tarik pembeli mancanegara serta investor untuk berinvestasi di Jawa Tengah," kata Marie.

Terkait itu, menurut Marie, batik Jawa Tengah, khususnya Solo, sangat kaya akan desain dan corak warisan budaya keraton maupun kombinasi seni budaya lain dengan potensi ekspor yang terbuka lebar, seperti Amerika Serikat, Swedia, Jerman, Uni Emirat Arab, dan Prancis.

Disebutkan Marie, Solo Batik Carnival merupakan etalase budaya yang menampilkan ragam batik berkualitas. Ia mendukung sepenuhnya upaya masyarakat untuk menjadikan batik sebagai warisan budaya yang ada sebagai aset yang bernilai ekonomi.

Ekspor batik Jawa Tengah tahun 2007 sebesar 29,3 juta dollar Amerika Serikat atau naik 20,24 persen dibanding tahun 2006 sebesar 24,4 juta dollar AS. Nilai tersebut merupakan 36,46 persen dari total ekspor batik Indonesia tahun 2007.

EDJ

Social Bookmarking in Plain English

Tuesday, June 10, 2008

Pameran "Interior Lifestyle 2008” sebagai Ajang Perjodohan antara Industri Kreatif dan Furnitur

Industri furniture di Indonesia mengalami masa kejayaan di era 80-an, dimana pada era tersebut Indonesia dapat menghasilkan produk furniture berkualitas tinggi, kapasitas dan skill produksi yang bagus didukung tersedianya bahan baku yang baik serta upah tenaga kerja yang terjangkau sehingga menjadikan Indonesia sebagai primadona produk-produk furniture di dunia. Para buyers berdatangan dari penjuru dunia untuk membuat produk mereka dan menjadikan Indonesia sebagai “tukang jahit” yang piawai, bahkan jauh lebih baik dari negara-negara tetangga lainnya.

Sayangnya masa kejayaan tersebut sudah berakhir dengan datangnya krisis ekonomi yang menerpa Asia di tahun 1998. Ditambah oleh situasi politik dan ekonomi yang tidak menentu serta tidak kunjung membaik, membuat berbagai sektor industri di Indonesia mendapat tantangan yang besar dan bagi industri furnitur hal ini merupakan cobaan terberat.

Namun demikian ekspor furnitur Indonesia ke dunia dalam 5 tahun terakhir tetap membanggakan, menduduki peringkat ke-10 sebagai penyumbang devisa. Pada tahun 2003 nilai ekspor sebesar USD 970,87 juta meningkat menjadi USD 1.057,60 juta pada tahun 2004 dan pada tahun 2005 naik menjadi USD 1.247,12 juta dan tahun 2006 sebesar USD 1.275,71 juta dengan trend pertumbuhan hanya sebesar 8,81%.

Walaupun nilai ekspor furnitur Indonesia ke dunia terus meningkat, tidak demikian halnya ekspor furnitur ke Jepang yang mengalami penurunan. Nilai ekspor dalam tahun 2003 senilai USD 213,60 juta mengalami penurunan menjadi USD 201,49 juta tahun 2004 dan terus turun menjadi USD 196,28 juta (2005) dan USD 192,97 juta (2006) dengan pertumbuhan -2,80%. Saat ini ekspor furnitur Indonesia ke Jepang menduduki peringkat ke-6 dibawah China, Thailand, Taiwan, Vietnam dan Meksiko.

Pasar Jepang masih merupakan pasar yang potensial bagi produk-produk furnitur Indonesia, dan penurunan ekspor tentunya merupakan tantangan bagi kita semua. Industri furnitur harus introspeksi diri yaitu dengan meningkatkan kualitas produk dalam negeri melalui desain yang inovatif, kreatif, unik dan orisinil. Industri furnitur kita tidak lagi dapat bertahan hanya sebagai “tukang jahit” tetapi sudah waktunya untuk tampil sebagai produk mandiri yang inovatif. Dari pengembangan desain yang inovatif dan orisinil ini diharapkan para desainer dapat membantu mengembalikan citra negatif selama ini dan sekaligus dapat meningkatkan kebanggaan bagi individu desainer tersebut dan juga martabat suatu bangsa.

Dalam usaha meningkatkan ekspor furnitur Indonesia dan juga negara-negara ASEAN lainnya, ASEAN-Japan Centre (AJC), Tokyo bekerjasama dengan Trade Promotion Organizations (TPOs) ASEAN, Badan Pengembangan Ekspor Nasional (BPEN) – Departemen Perdagangan sebagai focal point turut memprakarsai berdirinya ASEAN-Japan Design Centre (AJDC) yang bertujuan antara lain :
  1. untuk mempertemukan industri kreatif dengan industri unggulan di negara-negara ASEAN;
  2. Untuk melatih kerjasama antara desainer dengan manufaktur unggulan;
  3. Untuk melatih kepekaan desainer terhadap pasar internasional;
  4. Untuk menciptakan produk unggulan yang inovatif dan disukai oleh pasar – dalam hal ini pasar Jepang.

Sebagai langkah awal dari program AJDC ini, hasil karya para desainer dan produk-produk unggulan dari negara-negara ASEAN akan diikutsertakan pada pameran ”Interiorlifestyle 2008” di Tokyo sebagai ajang yang penting untuk mempertemukan industri kreatif dengan industri manufaktur.

Dalam memilih peserta dari Indonesia yang akan diikutsertakan dalam pameran tersebut, pihak AJC bekerjasama dengan BPEN – Departemen Perdagangan dan Pusat Desain Nasional telah melakukan pertemuan dan interview dengan Mr. Takata, tenaga ahli bidang desain dari Jepang. Para desainer dipilih melalui interview dengan menunjukkan karya-karya unggulan mereka dan kemampuan untuk bekerjasama dengan pabrikan, sedangkan para manufaktur dipilih atas kualitas kerja yang sudah memiliki kemampuan dengan kualitas produk ekspor.

Dua orang desainer terpilih mewakili Indonesia adalah Joshua Simandjuntak dan Leonard Theosabrata. Joshua Simanjuntak adalah desainer mebel dan interior profesional yang karyanya sudah banyak diproduksi oleh manufaktur di Indonesia untuk pasar ekspor. Joshua menimba ilmu di Royal College of Art, London dan sempat bekerja untuk desainer terkemuka Inggris, Tom Dixon, sebelum kembali ke tanah air. Leonard Theosabrata, putra Yos Theosabrata, pemilik industri mebel unggulan Victor Furniture disamping seorang desainer lulusan The Art Center College of Design, Pasadena yang memiliki pengalaman dan mampu meraih reputasi internasional melalui produk unggulan Accupunto.

Empat manufaktur terpilih adalah PT. Wirasindo Santakarya (Wisanka), CV. Yudhistira, PT. Alam Calamus dan PT. Yamakawa Rattan Industry. Keempat manufaktur ini memiliki keunggulan masing-masing dari produk mereka. Wisanka memiliki produk outdoor furnitur yang kompeten, Yudhistira dengan beragam produk yang sudah dikenal oleh dunia internasional. Kedua manufaktur tersebut berlokasi di Solo. Sedangkan Alam Calamus telah dikenal oleh line produk yang diberi nama ”Chamdani” yang merupakan brand mebel rotan sintetik, berlokasi di Jakarta serta Yamakawa Rattan yang berlokasi di Cirebon telah puluhan tahun terjun di dalam industri rotan dengan kualitas yang telah memenuhi standar terbaik di dunia.

Format yang akan ditampilkan dalam pameran kali ini adalah dalam bentuk tipikal apartemen ala Jepang dengan menyediakan dua bentuk apartemen, dimana masing-masing apartemen mempunyai nuansa yang berbeda, yaitu : Asian Ethnic dan Asian Contemporary yang akan diisi oleh produk-produk dari negara-negara ASEAN yang didesain khusus untuk pasar Jepang.

Dalam partisipasi kali ini para desainer dan manufaktur ditantang untuk dapat menganalisa pasar Jepang serta mendesain sesuai dengan selera pasar. Hal ini merupakan tantangan yang cukup besar karena pasar Jepang terkenal sangat detail dan spesifik, sehingga apabila produk-produk yang dihasilkan oleh para desainer dan manufaktur dapat diterima, akan menjadi sebuah kebanggaan tersendiri dan dapat menunjukkan bahwa Indonesia bukan hanya sekedar sebagai ”tukang jahit” namun sebagai pemasok handal furnitur.

Program ASEAN-Japan Centre ini patut diangkat ke permukaan, karena melalui program-program seperti inilah, dunia kreatif dapat bertemu langsung dengan industri. Karena ini merupakan kunci keberhasilan produk dalam negeri kita, dimana tidak hanya terbatas pada industri furnitur tetapi juga industri-industri manufaktur lainnya. Dikemudian hari, itikad seperti ini sudah dapat diambil alih oleh pihak pemerintah seperti rencana pendirian Indonesia Design Power (IDP) serta pihak-pihak swasta lainnya. Semoga program-program seperti ini terus berlanjut dan tidak mati di tengah jalan.


Badan Pengembangan Ekspor Nasional
Departemen Perdagangan


Bandung, Kota Kreatif di Asia Pasifik

Source: Kompas
Selasa, 27 Mei 2008 | 20:16 WIB

BANDUNG, SELASA - Sebagai kota yang dihuni sekitar 60 persen kalangan muda berusia di bawah 40 tahun dan tempat berkembangnya banyak peguruan ti nggi, industri kreatif di Kota Bandung bertumbuh pesat. Melihat potensi industri kreatif Bandung yang menjanjikan, British Council menunjuk Kota Bandung sebagai salah satu kota kreatif di wilayah Asia Pasific.

Dalam rangka memperkenalkan industri kreatif Bandung di dunia internasional, Pemerintah Kota Bandung bekerjasama dengan British Council, Bandung Creative City Forum, serta Forum Event Bandung di sepanjang bulan Agustus akan menyelenggarakan Helar Festival, Bandung Creative Month yang terdiri dari 25 acara kreatif bertaraf internasional. Demikian diungkapkan aktivis Bandung Creative City Ridwan Kamil, Selasa (27/5) di Bandung.

Dalam acara tersebut, berbagai acara kreatif akan diselenggarakan, antara lain pameran karya seni rupa, open house galeri, pameran distro, opera di hutan, serta pameran galeri barang bekas di bawah jembatan, ungkap Ridwan.

Programmer dan Public Relation Eksternal Forum Event Bandung Wawan Djuanda menambahkan, berbagai pelaku bisnis kreatif dari berbagai negara, seperti Taiwan, Thailand, Singapura, India, Inggris, dan Australia akan turus serta dalam acara tersebut. D engan acara ini, Kota Bandung diharapkan memiliki jaringan bisnis ekonomi kreatif dengan berbagai kota-kota penghasil industri kreatif di dunia.

Chinese Bohemia

Source: Business Standard
Rebecca Catching & Anurag Viswanath / New Delhi March 29, 2008


Away from the protests in Tibet, in Shanghai's former factory precincts, Chinese entrepreneurship is betting on creativity to resurrect derelict buildings.
Shanghai’s red capitalists are making money off its red relics. As the city gradually sweeps heavy industry to its periphery, it is leaving behind huge swathes of abandoned warehouses and derelict factories.
But unlike the mill lands in Mumbai which lay abandoned for decades, China’s capitalist roaders are ensuring that these crumbling spaces make a comeback.
Formerly used to punch out identical products, they are now being re-branded as “creativity clusters” — design communities that house art galleries, shops, restaurants, bars and office spaces for start-up creative companies. With smart makeovers, they have managed to create what seems a “Bohemian” ambience — plain, cement floors, exposed pipes and high ceilings.
Hard-selling these “old-made-new” antiquated relics to attract a growing class of creative studios is, however, raising questions about whether this is a clever marketing ploy, yet another Disneyland phenomenon in the Chinese dream.
Spaces such as Hi Shanghai, Bridge 8, Shanghai Sculpture Space, In Factory, The New Factories and more recently, the converted abattoir 1933 have set up shop here.
To date, 75-odd clusters supported by real-estate developers such as Enclave Design and Axons Concepts have sprung up, and still others are jumping on to the bandwagon to provide office space for architecture and design firms, art galleries, fashion and post-production houses — all in the lure of attracting the creative set.
This seems to be a smart move considering that these run-down spaces entail low renovation costs and the low rents allow young entrepreneurs to give it a go without investing huge amounts of capital. We visited one such cluster, the Anken Warehouse, and found the brightly coloured, open-plan warehouse humming with activity.
According to Giel Groothuis, director of FAR, an architectural information hub and Anken tenant, “There is not much by way of the decorative element and the quality can sometimes be relatively low. I think from a real-estate point of view, it is a bestseller concept.”
Companies here can rent a desk for under $300 (Rs 12,000) a month and share resources including everything from photocopiers to personnel with others. Local film producer Maria Barbieri shares her sunlit office with a whole band of independent film professionals at In Factory. It’s an arrangement that suits her well. In their small space, she has access to producers, editors and even accountants.
While In Factory attracts more of a professional crowd, spaces such as the recently opened 1933 abattoir-turned-lifestyle space use sophisticated architecture to attract the sophisticated consumer. Despite its somewhat gruesome previous incarnation, the new 32,000 sq m space was known at the time for its outstanding architecture, says Axons Concepts chairman Paul Liu.
“The façade is Art-deco and geometric,” he points out, “yet in the centre there is a Moorish Middle-Eastern look. Across the street there is a power plant done in clean industrial style.” He insists that the development will have a very different demographic.
“We’re not trying to turn it into a luxury zone. We want it to appeal to a broad section of people who come here to expand their innovations in terms of beauty, design and the things that fill out a person’s existence.”
“Creative workers need affluent, sophisticated buyers (I call this smart demand),” says John Howkins, chairman of John Howkins & Co, creative consultant and author of The Creative Economy.
“Shanghai needs lots of marketplaces where creative people can show and sell their work and locals can buy it. It needs both government-supported places, big development-supported places and artist-invented places. Some will succeed,” he points out somewhat logically, “and some will fail.”
True enough, with the cluster boom, when some fail, they do so spectacularly, as with the UDC Innovative Plaza, a creative cluster on Jiangsu Road which, failing to attract much in the way of creativity, has resorted to life as a market for light fixtures, faucets and sinks.
The New Factories (originally named Tong Le Fang, or “Total Rich Fun” in English) opened with fanfare in 2005 and still feels like a ghost town though it’s been open for over two years.
Areas such as Red Town (of Shanghai Sculpture Space) have tried to keep things pumping 24 hours a day with upscale restaurants and raucous bars, but this mixed-use planning has not been wholly successful — somewhat disastrously, though many clubs have opened with a bang, they have equally spectacularly faded away into the dark of the night.
Bestseller concept though it might be, clearly, even though you might build a creative cluster, it isn’t a given that they in turn will feed creatively-driven companies. The most successful arts communities and organisations are those where the invisible hand of the Big Brother — what we in India call the sarkari hand — is missing.
Organically grown communities such as M50, Taikang Road and 696 Weihai Road, which have sprung up of their own accord, have a more natural feel and generally more charm. Both M50 and 696 Weihai Road feature artists studios, galleries and design firms, but have largely been left to their own devices.
The companies in charge of their management have done little in terms of renovations and as a result rents have stayed relatively low. This attracts a truly interesting crowd — perhaps the real Bohemians.
Taikang Road is the best example of this hands-off approach. Without the strict regimentation of an urban planner, it has none of the stark geometry of the other spaces, and its small human proportions make for a kind of
intimacy. Founded by the late Chen Yifei, this unplanned, thriving artists’ community is a series of winding lanes dotted with boutiques from local designers Shirtflag, La Vie and Jooi Design to cafes and bars. Its nooks and crannies make it a place where you can happily get lost as you potter around looking at handmade ceramics, or buy grain-fed imported Japanese fish.
Deke Erh, photographer and founder of the Deke Erh Art Center, is one of its earliest tenants. He made his creative home in an old chocolate factory after being chased out of several other spaces slated for demolition in the city.
And though Taikang lives constantly in the shadow of the wrecking ball, the Luwan district government has forestalled Taikang’s demolition, allowing it to grow through the process of gentrification.
The sub-letting of the state-subsidised homes in the neighbourhood is not exactly legal, but the government has chosen to keep one eye closed. “Residents sublet their flats for Rmb 5,000-6,000 ($700-800, Rs 28,000-32,000) a month, then go rent another residential place for Rmb 2,500 ($350, Rs 14,000) nearby and pocket the difference,” says Erh.
“There was this man who used to hang out in the lane without a shirt, now he comes by wearing a shirt and walking his dog.” For the residents living in cramped quarters, sub-letting these government-subsidised houses is a boon, particularly since the government prefers to look away rather than take a legal view of the operation.
Organic growth, it seems, is the way to go. “I think the government needs to think more about attracting artists and people associated with culture rather than just building structures,” says Erh.
“People criticise the government for not doing enough for culture, but I think it’s a good thing if they don’t manage culture. Culture and art should be managed and developed by artists.”
There’s no doubt, besides some notable exceptions, the top-down government- or developer-led clusters have proven to be financially successful (minimal investment with decent returns), and provided vital office spaces to these growing “creative” industries — though they’ve failed to create much pedestrian traffic.
Meanwhile, non-planned areas such as Taikang and M50 have become destinations in their own right. They have an aura of artistic authenticity — one which, try as they might, the red capitalists have failed to recreate.

Monday, June 09, 2008

Indonesia Masih Dicap Negara Pembajak, Pemerintah Tak Bisa Melindungi

Source: Kompas
Minggu, 4/5/2008 | 00:12 WIB

MUSI, seperti pernah dikatakan Menteri Perdagangan RI Marie Elka Pangestu, merupakan industri kreatif Indonesia yang sangat potensial. Sayangnya, hingga kini musik sebagai kegiatan kreatif masih dihantui pembajakan yang makin marak.

Departemen Perdagangan RI mendefinisikan industri kreatif berasal dari pemanfaatan kreatifitas, ketrampilan, serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan dengan menghasilkan dan mengeksploitasi daya kreasi dan daya cipta individu tersebut.

Musik menjadi salah satu industri kreatif karena berkaitan dengan proses penciptaan, produksi, distribusi dan ritel rekaman suara, hak cipta rekaman, promosi musik, penulis lirik, pencipta lagu atau musik, pertunjukan musik, penyanyi, dan komposisi musik. Ironisnya, seiring dengan tumbuh suburnya industri musik Tanah Air, pembajakan makin marak dan semakin terang-terangan dilakukan oknum tak bertanggung jawab.

"Negara kita masih ada di deretan negara pembajak, bahkan stigma publik internasional terhadap Indonesia sebagai negara pembajak masih melekat sampai sekarang walaupun tidak sepenuhnya benar. Pembajak itu hanya sebagian kecil oknum yang tidak bertanggung jawab," kata James F Sundah, selaku Ketua Bidang Teknologi Informasi, Persatuan Artis Penyanyi, Pencipta Lagu, dan Penata Musik Rekaman Indonesia (PAPPRI).

Pencipta lagu Lilin-lilin Kecil itu mengatakan Indonesia sudah hampir kalah oleh pembajakan. Stigma internasional tentang pembajakan itu merugikan para pemusik yang menjadi potensi kreatif indonesia.

"Akhirnya kita kena imbas embargo di tingkat internasional. Di Asia Tenggara, kita cuma jadi bahan pembalasan karena karya musisi negeri mereka dibajak di Indonesia, maka karya kita juga dibajak," ujar James yang tak lelah menyuarakan perang terhadap pembajakan.

Penyanyi jebolan grup band Dewa 19, Ari Lasso mengaku gerah dengan pembajakan dan produknya dijajakan secara terang-terangan. "Ibarat jamur, aksi pembajakan sudah menyebar kemana-mana. Bahkan di depan kantor polisi produk bajakan dijual begitu saja, harapan saya hukum harus ditegakkan," katanya.

Sementara itu Ketua Umum PAPPRI, Dharma Oratmangun mengatakan pembajakan kaset dan cakram padat makin parah. Perbandingannya 10:90, artinya 10 persen orisinil dan sisanya barang bajakan. Berdasarkan hasil survei PAPPRI, pada dua tahun lalu jumlah barang bajakan sebesar 80 persen dari total produksi rekaman musik yang beredar di pasar.

PAPPRI, lanjutnya, sudah bekerja sejak UU No.19/2002 tentang Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) masih dibahas materinya sampai perangkat hukum itu diundangkan tahun 2002. Namun demikian, sampai saat ini belum ada Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaannya

Peran Pemerintah
Selanjutnya James F Sundah mengatakan perang terhadap pembajakan tidak bisa dilakukan kalangan musisi saja. Pemerintah juga punya peran besar dalam upaya memerangi pembajakan dengan menggunakan perangkat hukum yang ada.

"Kalau pemerintah menggolongkan musik sebagai industri kreatif maka dibenahi dulu dong masalah yang ada," kata pria kelahiran Semarang, 1 Desember 1955 ini. Di negara lain, lanjutnya, pekerja seni dihargai dan dilindungi dengan hak cipta, sedangkan di Indonesia yang memiliki perangkat hukum ternyata perlindungan belum dilaksanakan sepenuhnya.

James yang April lalu diundang ke Bali dalam forum internasional tentang HAKI oleh salah satu lembaga bentukan PBB, mendapat berbagai tanggapan dari sejumlah negara peserta tentang maraknya pembajakan di Indonesia.

"Vietnam dan beberapa negara Amerika Latin yang diundang waktu itu menyatakan kebingungan karena Indonesia memiliki perangkat hukum yang bagus tapi tidak bisa melindungi industri kreatif dari pembajakan. Di negara mereka saja belum ada Undang-undang HAKI," ujarnya menjelaskan.

Dalam simposium yang diikuti 35 negara itu, James menyampaikan salah satu rekomendasinya agar stigma dunia internasional tentang pembajakan dihapuskan. "Karena sebenarnya yang membajak bukan orang Indonesia seluruhnya kan, pelakunya hanya segelintir oknum dan pemerintah tidak sanggup menanganinya," tuturnya.

James mengungkapkan Indonesia memiliki potensi di bidang musik yang sangat luar biasa. Ribuan jenis musik etnik tersebar di berbagai daerah namun lama-lama diakui sebagai milik bangsa lain karena ketidakberdayaan pemerintah dalam melindunginya.

"Kita punya ribuan akar musik etnik yang tidak dimiliki negara lain, namun perlahan karena stigma sebagai negara membajak terlanjur melekat dan negara ini tidak bisa mengurusi, akhirnya banyak negara lain mengklaim musik itu sebagai miliknya," ujar pria berdarah Manado ini.

Sebenarnya, kata james, di tingkat internasional banyak musik Indoensia digunakan sebagai musik ilustrasi film, ilustrasi iklan, dan menjadi inspirasi untuk menciptakan lagu-lagu asing. Ia mencontohkan lagu My Heart Will Go On yang dinyanyikan Celine Dion dalam film Titanic.

"Sebenarnya kalau mau menyimak dengan seksama, lagu itu mengandung unsur lagu keroncong. Tapi sayangnya banyak pihak tidak mau menyatakan itu diambil dari musik Indonesia. Kebanyakan di labelnya dituliskan ’Asian Music’, padahal maksudnya ya Indonesia," katanya.

Demikian halnya dengan musik angklung yang menginspirasi banyak musikus dunia menciptakan karya. Para musisi itu, menurut James, hanya mencantumkan bamboo music saja tanpa menyebutkan bahwa musik bambu yang dimaksud adalah angklung dari Indonesia.

Kebangkitan
"Kita tidak pesimis, meski pembajakan menggila dan pemerintah belum menunjukkan perannya memerangi pembajakan. Tahun ini merupakan 100 tahun kebangkitan nasional dan masih ada celah yang bisa digunakan para musisi Indonesia untuk bangkit melawan pembajakan," katanya.

Teknologi digital disebut James sebagai jawaban dari keresahan dan keprihatinan para musisi dan penyanyi terhadap pembajakan. "Ini pencerahan, sebuah cahaya baru yang muncul dari teknologi digital, misalnya melalui Youtube, dan cara lainnya," ujar James.

Melalui teknologi digital, lanjutnya, dunia bisa melihat karya-karya musisi dan penyanyi Indonesia. Meskipun pembajakan membuat Indonesia terjebak ibarat "katak dalam tempurung", kini musisi bisa menawarkan musiknya hingga ke tingkat internasional dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi. "Kalau kita kuasai teknologi, maka upaya untuk bisa bangkit dengan karya-karya terbaik akan bisa terwujud," tambahnya.

Upaya memerangi pembajakan juga dilakukan PAPPRI lewat sikap proaktif menangkap para pembajak. Caranya, menyampaikan pada pihak berwenang tentang titik-titik di mana pembajak memproduksi ataupun menjual.

"Tetapi sayangnya, saat digrebek tahu-tahu sudah keburu hilang. Pembajakan di Indonesia memang sudah mengakar cuma kita harus optimis. Sekarang suasana memang sudah gelap, tapi kita masih harus tetap optimis," katanya.

Adanya perlindungan HAKI dalam musik Indonesia, katanya, akan memberi dampak yang besar, selain dapat meminimalkan pelanggaran hak cipta, juga akan terjadi perimbangan yang adil terhadap akses-akses ekonomi. (ANT)

iGotcha installs first interactive display in Canada

igotcha digital signage

iGotcha media has installed an interactive window display at Garage’s flagshop Montreal store, located at the corner of Peel and St-Catherine Street. (I actually noticed it last week but they only officially announced it today). Window shoppers can interact with a touch screen interface, access the Garage website, product info, and participate to forums. The screen is in high-definition and has a viewing angle of 180 degrees.

This is the first interactive digital signage in Canada, and I found it very innovative. It’s much better (as in environment-friendly) than printing endlessly brochures on latest store sales and discounts. It is also faster on broadcasting information, as store managers can show videos through an easy-to-use interface or highlight real-time product information.

iGotcha media says Garage was the ideal spot as teenagers and young women are “incredibly active online” and that interactive displays are more captivating than “traditional” signage. But just wait until they install one at Futureshop’s store in St-Catherine.

Saturday, June 07, 2008

T-Shirts and Suits: A Guide to the Business of Creativity

... bringing together creative people (the T-Shirts) with smart business thinking (the Suits).

Successful creative enterprises integrate creativity and business. This site offers an approach which brings together both creative passion and the best business practice.

In this website, you'll find articles, information and examples about marketing, intellectual property, leadership, change, and business development - all relevant to creative entreprenuers and the creative industries.

* Blog --- Read about cool business ideas for creative enterprises and organisations: http://www.t-shirtsandsuits.com
* Free e-Book --- Download the full version of 'T-Shirts and Suits: A Guide to the Business of Creativity': http://snurl.com/23oxo
* Facebook --- Join the T-Shirts and Suits group of 1,000+ creative people in business: http://snipurl.com/28bow
* Twitter --- Follow T-Shirts and Suits on Twitter: http://twitter.com/TShirtsAndSuits
* Videos --- Watch David Parrish on the T-Shirts and Suits channel: http://tinyurl.com/5kz35h

Monterey County’s Arts and Culture

Source: Monterey County Weekly

The ripple of a new idea can create a sea of change. Decades ago, John Naisbitt’s Megatrends took a deep look at business and social systems worldwide in a simple, evocative book that had a tsunami of impact on government policies, corporate boardrooms and management schools. Its influence surged all the way down to the water-cooler middle managers who talked about the Japanese business model and a “high tech, high touch” marketing approach.

Such a new wave of thinking is behind “Creative Monterey County: An Action Plan,” the county’s first-ever arts and culture plan, which will be launched Friday, Sept. 14.

Based on international data and local research, the plan is the outcome of months of discussion and analysis by almost 100 representatives from all sectors of the community. The Arts Council for Monterey County and the Community Foundation for Monterey County led the process, which was funded by the James Irvine Foundation.

The plan recognizes that this county, more than most, has a wealth of individual artists, arts organizations and institutions. This abundance creates a stimulating environment and an undisputed enhancement to our quality of life: Artists and arts institutions are good for their own sake.

It also looks at this rich artistic resource as part of what worldwide economists, policymakers and academicians are recognizing as the fastest-growing sector of the world economy, the “creative economy.” In this newly-defined environment, the arts are important for a whole new set of reasons.

At the cusp of the century, Business Week declared the 21st century the “creative era.” Shortly after, policymakers in Britain adopted a new economic development definition: “creative clusters,” which became the mantra for attracting relatively high paying, low-impact design and development industries to replace lost manufacturing jobs in urban, suburban and rural counties. Using a similar term, Bill Gates opened the World Economic Forum of 2006 (themed “The Creative Imperative”) by talking about how Microsoft targets its products to support “the creative economy.”

Later this year Fairfax County, Va., hosts the first international Creative Economy conference in the United States, convening economists, planners, artists, policymakers and academicians from four continents to discuss “creative industries” which, the plan explains, “rely on intellectual property, individual skills and creative talents.”

“Creativity is increasingly at the heart of ‘competitive advantage’ in all sectors of our economy,” says Paulette Lynch, executive director of the Arts Council. “Whatever the product or service may be, for any business to be successful it needs creative people in all aspects of design, development and management. Creativity in the workplace is not limited to design, although that is increasingly important, but means the ability to see things differently, to see new opportunities and to solve problems that seem intractable.”

A large part of the plan aims to strengthen and build the county’s creative industries as a whole. Much of that strength will come from collaborations. “In fact,” Lynch says, “during the process many ideas like cooperative marketing made such sense that they’re already being implemented.”

Some figures cited in the plan are familiar: nearly 100 nonprofit arts organizations, thousands of individual artists and arts businesses and the extended systems that support them exist here, along with dozens of historic sites and cultural institutions.

Other figures are more surprising. According to the feds, the creative industries in Monterey County account for 9,743 jobs – more than 4 percent of county employment or “twice the number… of jobs as in hotels and motels, more than residential, commercial and industrial construction combined.”

The Action Plan seeks to strengthen these creative industries by identifying them officially as one of Monterey County’s economic development clusters, a responsibility of the Monterey County Business Council. This official designation would lead to research, networking and incubation support. As a “new” economic development engine, creative economies – including the fine arts – would benefit from modified land use policies like zoning modifications that encourage development of live/work housing and establish creative districts such as Arts Habitat currently underway on the former Fort Ord.

“Our existing creative industries provide a strong base which can be helped to grow,” says Kira Corser, the Community Foundation’s arts project manager. “We need to strengthen and support the arts and other creative industries already here, reinvest in our existing assets and programs, protect and promote them, then identify and fill in the gaps in order to move forward.”

Tourism is another local industry that stands to benefit economically from a strong arts and cultural presence. The plan points to the opportunity “for arts and culture groups to partner with the hospitality industry” to attract the cultural tourist – who spends more and stays longer than other tourists. It calls for a new cultural tourism image or brand that would be marketed by the Convention and Visitors Bureau and the Monterey County Business Council.

The plan also considers how arts and culture can help address powerful demographic changes. For instance, Salinas Valley now houses 35 percent of the county’s residents. Many residents are monolingual Spanish, but most local cultural programs are English-only. Monterey County’s population is less educated than most statewide; local industries pay less, and homes cost more than in other California counties. To address these inequities, the plan proposes “to make effective use of arts, culture and creative opportunities to promote vibrant and healthy communities, including education and workforce development.”

Nowadays there is plentiful research to prove that arts are important in education; they help kids learn every other subject by stimulating problem-solving skills. In therapy and in mediation arts provide safe places for self-expression. Arts are regularly used as a venue for cross-cultural understanding and for bringing communities together.

Arts can be a great workhorse for community improvement. Yet arts have been considered dispensable in public education, and have long held second-tier status in civic funding priorities.

The plan advocates support for the arts by embedding the traditional fine and creative arts within the context of a needed industry, showing its role in the economic, cultural and social life of the county. It’s a perspective that doesn’t cheapen or distract from the value of art as a pure expressive force but that attracts a new level of support for artists and arts organizations.

Rep. Sam Farr participated directly in the development of the plan. He’s also quoted in the document. “The arts and culture of our region are unparalleled,” he says. “We just have to come together as never before to celebrate and promote that.”

Friday, June 06, 2008

Creative Community Singapore

Source: Creative Community Singapore

Vision

“Creative and Connected Community where arts, culture, business and technology converge to empower and engage individuals.”

Launched by the Ministry of Information, Communications and the Arts (MICA) in July 2005, the Creative Community Singapore initiative aims to provide opportunities for Singaporeans from all walks of life to express their creativity and deploy their creative energy for community benefits. CCS hopes to evolve a creative and connected community where arts, culture, business and technology converge to empower and engage individuals. CCS will provide various levels of support - including project facilitation, co-branding, marketing and co-funding - to implement creative ideas.

CCS is steered by a Creative Community Singapore Partnership (CCSP), comprising members from the public, private and people sectors. The Partnership's key roles are to provide strategic vision and direction, as well as evaluate ideas and facilitate project implementation and review. The strong representation from the 3-P sectors on the Partnership allows CCS projects to benefit from the feedback and support of a wide spectrum of resources and experience.

By supporting the realisation of creative ideas for the community, CCS aims to touch more than 50,000 Singaporeans over the project period of 3 years. CCS will support the growth of Creative Industries by recognizing and enhancing the creative capabilities and skills of at least 5,000 Singaporeans. It will also support the creation of jobs and business startups.
wannaknow_img02.jpg

More importantly, CCS will instill confidence in Singaporeans to test out their creative ideas. We want to show through CCS that anyone - a 16-year old student, a retiree seeking to jazz up his life, a professional considering a career switch, or a group of youth activists - can have the opportunity to initiate and start projects which benefit the community. CCS aims to inspire the community by encouraging entrepreneurship and showcasing how creativity can be beneficial and applicable to all. In addition, projects drawing inspiration from our homegrown creative capability, our culture and heritage will strengthen community bonding, national pride and also our sense of identity.

Social Networking in Plain English